JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) tengah mempersiapkan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2026.
Sistem akreditasi dan sertifikasi yang akan diterapkan bertujuan memastikan setiap dapur MBG mampu menyajikan makanan bergizi dengan standar tinggi, aman, dan higienis bagi seluruh penerima manfaat, mulai dari anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan, program akreditasi ini menjadi langkah penting untuk mendorong profesionalisme dapur MBG di seluruh Indonesia.
“Di tahun 2026, kami juga akan lakukan akreditasi dan sertifikasi sehingga kualitas layanan SPPG akan kami nilai,” ujarnya.
Langkah ini menunjukkan komitmen BGN untuk tidak hanya menyalurkan makanan, tetapi juga menjamin standar kualitas gizi dan keamanan pangan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Sistem Kategori Akreditasi Dorong Peningkatan Kualitas SPPG
Akreditasi SPPG akan menilai berbagai aspek layanan, mulai dari kualitas gizi, kebersihan, keamanan pangan, hingga mekanisme distribusi. Berdasarkan penilaian ini, SPPG akan dikategorikan ke dalam beberapa level: Unggul, Baik Sekali, dan Baik.
“Kami harapkan semua SPPG ada di kategori 'Unggul', minimal 'Sangat Baik'. Jadi yang nanti SPPG-nya biasa-biasa saja, kami dorong untuk jauh lebih baik dibanding tahun 2025,” jelas Dadan.
Kategori ini tidak hanya sebagai label, tetapi menjadi parameter objektif untuk menilai kualitas layanan MBG. Dengan sistem ini, setiap dapur MBG memiliki tolok ukur jelas dan dapat terus memperbaiki diri agar layanan yang diberikan optimal.
Kerja Sama dengan Komite Akreditasi Nasional (KAN)
Untuk menjamin integritas dan transparansi penilaian, BGN bekerja sama dengan Komite Akreditasi Nasional (KAN). Kolaborasi ini memastikan kriteria sertifikasi dan akreditasi disusun dengan standar nasional dan internasional yang dapat dipercaya.
“Kami akan bekerja sama dan sekarang sedang bekerja sama dengan KAN untuk menyusun kriteria-kriteria sertifikasi akreditasi. Dan itu akan menentukan juga berapa insentif yang layak diterima,” ujar Dadan.
Pendekatan ini menjamin bahwa setiap dapur MBG yang lolos akreditasi akan mendapatkan pengakuan resmi dan insentif yang adil sesuai kualitas layanan mereka.
Audit Independen Pastikan Penilaian Objektif
Setiap SPPG akan diaudit oleh lembaga independen untuk menjamin hasil akreditasi tidak bias. Audit mencakup pengecekan kualitas bahan baku, higienitas dapur, prosedur penyajian, serta keamanan makanan yang disalurkan.
“Dengan hasil audit, maka insentif yang diterima oleh SPPG atau mitra yang kualitasnya baik pasti akan beda dengan yang cukup atau baik sekali. Kan dibedakan dari situ. Jadi nanti hasilnya mungkin ada unggul, ada baik sekali, dan baik,” jelas Dadan.
Audit independen ini diharapkan menjadi alat evaluasi berkelanjutan yang mendorong setiap SPPG menjaga konsistensi kualitas MBG.
Mendorong Inovasi dan Profesionalisme Dapur MBG
Akreditasi SPPG tidak hanya menilai, tetapi juga mendorong inovasi dan peningkatan kapasitas dapur MBG. Setiap SPPG diharapkan mampu meningkatkan metode penyajian, kebersihan, serta kandungan gizi makanan.
Dengan akreditasi, BGN ingin memastikan bahwa program MBG memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan mendorong standar nasional yang lebih tinggi dalam penyelenggaraan dapur MBG.
Selain itu, sistem ini mendorong transfer ilmu, praktik higienis, dan inovasi gizi di seluruh Indonesia, sehingga dapur MBG menjadi lebih profesional dan mampu mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat.
Dampak Positif bagi Penerima MBG
Dengan akreditasi SPPG, penerima MBG dapat memperoleh makanan bergizi yang aman dan higienis. Anak-anak, ibu hamil, dan balita menjadi prioritas utama dalam program ini.
Sistem akreditasi memastikan bahwa kualitas layanan di seluruh wilayah merata dan terjamin. Tidak ada dapur MBG yang tertinggal, sehingga seluruh penerima manfaat mendapatkan manfaat optimal dari program nasional ini.
Sinergi dengan Pemerintah Daerah dan Mitra
Pelaksanaan akreditasi melibatkan koordinasi dengan pemerintah daerah, lembaga mitra, dan pihak swasta. Sinergi ini memungkinkan penilaian, pembinaan, dan distribusi MBG berjalan lebih efektif.
Melalui kerja sama ini, BGN memastikan akreditasi SPPG menjadi alat peningkatan kapasitas dapur MBG secara menyeluruh, sekaligus mendorong penguatan kapasitas lokal dalam penyaluran makanan bergizi.
Tahun 2026: Momentum Peningkatan Standar Nasional MBG
Tahun 2026 menjadi tonggak penting bagi BGN. Dengan sistem akreditasi dan audit independen, BGN optimistis dapat meningkatkan standar kualitas layanan MBG secara signifikan.
Program ini juga menjadi langkah strategis untuk membangun dapur MBG lebih profesional, higienis, dan inovatif, sehingga manfaat gizi dan kesehatan bagi masyarakat semakin maksimal.
Akreditasi SPPG oleh BGN pada tahun 2026 merupakan langkah strategis untuk memastikan program MBG menyediakan makanan bergizi yang aman, higienis, dan berkualitas tinggi. Sistem kategori, audit independen, dan kerja sama dengan KAN menjadi alat untuk mendorong profesionalisme setiap dapur MBG.
Dengan adanya insentif berbasis kualitas, setiap SPPG terdorong untuk meningkatkan standar layanan, sehingga seluruh penerima MBG memperoleh manfaat maksimal.
Dengan langkah ini, BGN tidak hanya menyalurkan makanan, tetapi juga memperkuat kapasitas dapur MBG nasional dan memastikan setiap dapur menjadi contoh bagi pelayanan gizi berkualitas di Indonesia.